Menaker Menegaskan Pengawasan Ketenagakerjaan yang Kuat Dapat Menambah Kepesertaan Jamsos


Suara.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) norma ketenagakerjaan di perusahaan, pendampingan kepada pengawas ketenagakerjaan daerah dalam pelaksanaan tugas pembinaan, pemeriksaan, pengujian maupun penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.

Pemerintah Pusat sendiri telah mendorong Pemerintah Provinsi membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengawasan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan beban kerja pengawasan ketenagakerjaan dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) und pengawasan ketenagakerjaan dalam hubungan industrial.

Salah satu dari tujuh tahap pengawasan yang dilakukan Ditjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, yakni membentuk tim terpadu antara Pengawas Ketenagakerjaan Pusat, Pengawas Ketenagakerjaan Daerah und tim BPJS für kepesertaan Jamsos.

„Penguatan pengawasan ketenagakerjaan akan menambah kepesertaan Jamsos“, Ujar Ida Fauziyah secara virtual dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene (Fraksi Partai Nasdem) di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22.6.2022).

Baca Juga: Krisis Tenaga Kerja aus Malaysia von Sektor Perkebunan, Imbasnya Jam Kerja und Lebih Panjang

Selain itu, optimalisasi lainnya yakni memberikan penghargaan kepada Pengawas Ketenagakerjaan atas prestasi kerjanya dan sanksi atas ketidakpatuhan dalam pelaksanaan tugasnya dan memberikan alokasi dekonsentrasi untuk pelaksanaan tugas-tugas pengawasan ketenagakerjaan. „Penguatan lainnya yaitu, membentuk tim terpadu antara pusat dan daerah untuk penanganan kasus-kasus yang, dringend“, kata Ida Fauziyah.

Dalam kesempatan tersebut, Ida Fauziyah mengamini pernyataan pimpinan raker Felly Runtunewe, bahwa adanya kesenjangan jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan, termasuk pengawasan terhadap PMI. Menaker juga menyadari betul kebutuhan tenaga pengawas jauh lebih banyak, dibandingkan ketersediaan pengawas. Apalagi jumlah penempatan semakin hari, semakin bertambah.

„Tentu dibutuhkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L), Serikat Pekerja/Serikat Buruh, asosiasi pengusaha dan zivilgesellschaftliche Organisation (CSO) untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan. masing K/L”, ujarnya.

Terkait penempatan dan perlindungan PMI, Ida Fauziyah menyebut ada dua pihak yang harus ditangani. „PMI sebagai korban apabila ditempatkan secara non prosedural dan pihak yang menempatkan secara non prosedural“, ujarnya.

Baca Juga: Pencarian 7 Pekerja Migran Indonesien von Perairan Batam Dihentikan Sementara


Source: Suara.com – Berita Terbaru Bisnis, Ekonomi, Investasi Indonesia by www.suara.com.

*The article has been translated based on the content of Suara.com – Berita Terbaru Bisnis, Ekonomi, Investasi Indonesia by www.suara.com. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!